Usulan Kretek Jadi RUU Kebudayaan, Kenapa?

      Kretek kita sering mendengar istilahnya identik dengan rokok.  Kretek dalam hal rokok hanya terdiri dari tembakau (bisa ditambah dengan aroma cengkeh) dan kertas wadahnya (sunda: pahpir).  Jaman dulu untuk kertas menggunakan kulit jagung.  Belakangan mencuat isu kretek akan dibuatkan Rancangan Undang-undang dan jika disetujui oleh anggota dewan maka akan menjadi Undang-undang.  Alasannya kretek merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah mengakar sejak dulu.  Kenapa?

PRT Sekarang = Budak Belian Dulu, Benarkah?

          Akhir pekan kemarin (14/12/2014) Koordinator JALA PRT Lita Anggraini, di Jakarta mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan.  Hal ini karena PRT dalam bekerja seringkali berada dalam situasi pengecualian terhadap hak-haknya.  Apa beda PRT sekarang dengan budak belian dulu?

Jenjang Karir dalam pemerintahan, Kok Bisa?

          Perdebatan tentang Perppu Pilkada masih menjadi konsumsi berita kita hari ini.  Satu pihak menginginkan Pilkada langsung, pihak lain dengan pemilihan di Parlemen.  Gimana kalau pemerintahan ada sistem jenjang karir, lho maksudnya?

3 Pohon Mangrove = 2 Milyar ???

         Busrin (58), seorang buruh tani berasal dari Probolinggo.  Dia saat ini harus menjalani hukuman 2 tahun penjara subsidair 1 bulan dan denda 2 miliar oleh PN Probolinggo.  Hal itu terjadi setelah dia tertangkap tangan oleh anggota polisi dari Polair Polres Probolinggo, di hutan Mangrove di Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, pada 16 Juli 2014 lalu.  Kalau merujuk dari dasar hukumnya sah saja hakim PN Probolinggo menetapkan putusannya.  Baik itu hukuman penjara juga sekaligus denda.  Tapi yang jadi persoalan adalah hukuman denda 2 miliar pantaskah???

Hukuman Mati, Hmmm Siapa Takut?

          Proses tentang hukuman mati akhir-akhir ini menjadi perdebatan yang sengit.  Bahkan ada para hakim dan hakim agung yang memberikan pernyataan terhadap pro dan kontra.  Belum lagi dari pihak komnas HAM memberi support kepada DPR RI untuk mempertimbangkan bahkan mengharapkan DPR RI untuk menghapuskan pasal tentang hukuman mati tidak sekedar moratorium saja.